peraturan pengadaan tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. peraturan pengadaan tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR/Kepala BPN 21/2020”) membedakan kasus pertanahan menjadi:. Pengadaan tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat (1) Peraturan. Aturan pengadaan tanah ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Judul. Modul I ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari konsep, pengertian, unsur, prinsip-prinsip dan tujuan pengadaan tanah, sehingga proses belajar-. 5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 12. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Dasar Hukum Perencanaan anggaran Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dilandasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan ini. 672 , 2021 k emen -atr/bpn . Peraturan Perundang-undangan. 6241, Jdih. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun. Laporan perhitungan KPMM dan ATMRKeterangan Status. no . 1 Politik Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumPengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda. format perkiraan letak dan luas tanah serta peta rencana lokasi. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagr Pembangu. Pasal 2 Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum terdiri atas: a. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Diubah dengan : PERPRES No. Nomor. 2. 6631, jdih. (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang: a. Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. June 10, 2020. U. Unduh dokumen resmi undang-undang ini di sini. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. Bisnis. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021. Penilai Pertanahan Detail Unduh Dokumen BERLAKU Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tipe : PP Tanggal : 29/04/2021 Badan Bank Tanah Detail Unduh. (5) Pendanaan pengadaan tanah yang tidak dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. pu. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia. 81. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Simulasi Perhitungan SBSK Perluasan. 31. Tujuan pengadaan tanah adalah untuk menyediakan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 07. Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang. Pihak yang. d RplO Miliar l. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; b) Perpres No. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan VI. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan I. T. U. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 2. Pengadaan Tanah. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 43. Pengelolaan tanah hasil Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dilaksanakan oleh Menteri/Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Pihak yang. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan TolPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. E. 1 Salah satu yang. Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan. Sumber Pendanaan Setelah Peraturan Presiden No. 40 Thn 2014, Kedua oleh Perpres No. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 8. Judul. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2012. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden. berita acara kesepakatan sebagaimana. Laporan Tidak Terstruktur. Pasal 123. Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan mahasiswa mempunyai Kompetensi Dasar berupa kemampuan menjelaskan jenis-jenis pengadaan tanah oleh pemerintah maupun oleh swasta. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pada pasal 5 dinyatakan bahwa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. Pengadaan. kajian jaringan jalan dengan biaya pengadaan tanah; 4. com, JAKARTA — Pemerintah mengeluarkan beleid terbaru mengenai pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden No. kepada masyarakat; c. Perubahan peraturan pengadaan hak atas tanah dari Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 (selanjutnya disingkat Kepres No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala. 11. a. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari. Melalui UU Cipta Kerja telah terjadi beberapa perubahan kunci terhadap UU Pengadaan Tanah. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Kegiatan pengadaan tanah ini sudah sejak lama dilakukan, bahkan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dahulu melalui Onteigenings Ordonnatie. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 55/1993)dengan Perpres No. Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK. Di aturan ini pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak melebihi 5 hektare, bisa dilakukan secara langsung. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 12. pdf. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Unduh Dokumen. 14. a) UU No. Modul VI ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah, sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. U. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, tahapan persiapan pengadaan. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang. 90 TAHAPAN DAN TATA CARA PENGADAAN TANAH YANG OBYEKNYA KAS DESA KEGIATAN BELAJAR 1. go. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden. Definisi pengadaan tanah diubah kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN. Sebenarnya peraturan tanah kavling masih menjadi tanda tanya, karena belum ada kejelasan ataupun aturan pasti mengenai pembelian ataupun penjualan tanah tersebut. 65/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di. Regulasi dimaksud diatur dalam Bab 3 bagian kedelapan, Pasal 130 RPP. Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (“PP 19/2021”). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana B. 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal b. Hak milik dapat. 7. 06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. mengawasi pelaksanaan pelepasan Tanah Desa dan pengadaan tanahPEDOMAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BUPATI TAPANULI UTARA, a. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. Berdasarkan Pasal 21. id : 6 hlm. Tahun. pelaksanaan; dan d. Tahapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengadaan tanah menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak rangka pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Next UUPA – Izin Lokasi Permen Agraria no 5 Tahun 2015. . Panitia pengadaan Tanah Kas Desa adalah panitia pelaksana pengadaan Tanah Kas Desa yang bersumber dari APBDes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. T. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. 01 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah R/BPN 01. E. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) TA 2024 (yang ditetapkan tahun 2023) hanya pembelian tanah yang disetujui anggarannya. com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diklaim dapat memudahkan proses pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN). 708, Jdih. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Tentang. Dana Bergulir Pengadaan Tanah yang bersumber dari penarikan kembali pokok Dana Bergulir Pengadaan Tanah, saldo pokok. pembangunan kepentingan umum . 2. 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. mahkamahagung. Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai. Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 2016/NO. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara. Pengadaan Tanah adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. -. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda lainnya yang. Keputusan / Senin, 2 Agustus 2021 16:24 WIB / pepy nofriandi. Bahwa dalam hal ini keberadaan dan hak-. Pra Persiapan Pengadaan Tanah adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahap persiapan pengadaan tanah guna memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi ekspose rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, verifikasi dokumen perencanaan, danPeraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang. E. 4. 4. (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan peraturan turunan guna melaksanakan PP tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah. Pada Pasal 2 Bab II tentang Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan dengan. Namun demikian, dalam hal penghormatan terhadap hak-hak atas pemilik tanah, kondisi di Indonesia belum sebaik di negara-negara lain. Sesditjen PPTP Kementerian ATR/BPN Deni Ahmad. Pasal 6 (1)Honorarium untuk tim persiapan pengadaan tanah diberikan sejak pelaksanaan. Pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan seringkali menimbulkan konflik atau permasalahan dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan oleh kesenjangan (5) Pendanaan pengadaan tanah yang tidak dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 6631 -2- tanah aset; pelibatan lembaga pertanahan membantu dalam penyusunanperaturan presiden republik indonesia nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatanSebagai bagian dari hukum agraria nasional, peraturan pengadaan tanah harus mengacu pada tujuan hukum agraria nasional dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. sumber dana Pengadaan Tanah. Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2020. Bisnis. 2021, No. Tentang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021. Dalam pasal 125 ayat (4) UU Cipta Kerja, tertulis bahwa fungsi Bank Tanah adalah melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. 32. Tipe Dokumen. 06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. penyelenggaraan pengadaan tanah . Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. E. peraturan perundang-undangan pengadaan tanah dapat mengatasi berbagai persoalan yang timbul selama ini dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai prinsip dasar yaitu demokratis, adil, transparanKementerian PUPR. 3. 882. 1 Undang-Undang Pokok Agraria sendiri melalui Pasal 18, memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 5/PMK. Dalam rangka penugasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk. 1 angka 10. Laporan Terstruktur. 010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah terbit. pengadaan tanah ini bertugas untuk mengadakan penelitian mengenai status. Peraturan negara membagi tiga jenis hak tanah yang terdiri dari hak individual yang bersifat perdata, hak pengelolaan, dan tanah wakaf. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perencanaan Pengadaan Tanah Pasal 14 (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun konsep pengadaan tanah menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. Adapun poin yang ditambahkan sehubungan dengan lingkup pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk pembangunan sebagai. Dicabut Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Mencabut : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Diubah Oleh : Peraturan Presiden Nomor 40. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a.